pejabat penatausahaan keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. pejabat penatausahaan keuangan

Org/Bln Rp400. 4. Pelimpahan kekuasaan 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN: BAB I KETENTUAN UMUM. " PPK-SKPD mempunyai tugas: a) meneliti. 11. 8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 1) Unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum Pejabat Operasional : Kepala Bagian Rumah Tangga Pejabat Pelaksana : Kepala Sub Bagian Pengelolaan. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan,. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK. Tinggalkan Balasan Batalkan balasan. Acara ini dihadiri oleh Pejabat Administrator. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, sering kita jumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Data tersebut didapatkan dari. penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. ABSTRAK: Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Labuhanbatu, maka perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap. Kompleks Papua Trade Center (Ptc) Entrop. TENTANG STANDAR, UJI, DAN PENGEMSANGAN KOMPETENSI. 2. Sedangkan. 15. M. Tugas dan wewenang PPK: a. Pasal 75 menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. 1. SKPD (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat pengelola BLUD dalam Permendagri No. PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tugas PPTK dalam PP 12/2019. Jawaban: Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 61. SALINAN. T PPTK Kegiatan: NIP. b. 17. 513/2023 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pemeriksa barang pada skpd kecamatan purwoharjo tahun anggaran 2023 Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Memposting jurnal ke dalam buku besar; disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya. 3. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran No. Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. 4/2023 14 april 2023 sifat : segeraMateri pokok : Penatausahaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan Aplikasi selain SIPD sampai dengan Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD dapat dilaksanakan sepenuhnya. Gaji Pokok Rp 45. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 3. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penunjukan Dan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum. 19. 2. Penatausahaan Keuangan Daerah 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. Asel Tetap lainnya: dan 6. pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 000. tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat daerah selaku pengguna anggaran terdapat Unit-Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Dasar Hukum 717; PROFIL 2; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Barat . 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya; 3. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1. Pemprosesan administrasi penunjukan pejabat pengelola. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah. Asel Lancar berupa persediaan; b. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Read More. Verifikator e. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan PejabatTeknis; b. ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama. Tahun : 2019. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. Government & Nonprofit. Benar, sejatinya rekon harus dilakukan oleh pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan untuk level SKPD, antara bidang akuntansi dan bidang aset pada level konsolidasi. PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT XUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA GORONTALO WALI KOTA GORONTALO, Me;nimbang : a. (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPO dilarang merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan daerah, Bendahara darr/atau PPTK. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbanganPengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 “kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyaURAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS 1. a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran No. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. (4) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru. perubahan pertama pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk), pengurus barang, penyimpan barang, pembuat dokumen/pencatat pembukuan pada dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa tengah tahun anggaran 2021 kepala dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa tengah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. . Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara. Sri Mulyani mengatakan pejabat tersebut harus dapat menjadi pemimpin yang konsisten sehingga dapat. Bab 4 Penatausahaan Keuangan Kecamatan TUJUAN. Tinggalkan Balasan Batalkan balasan. Pemerintah Kota/Kabupaten di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPengaturan lebih lanjut mengenai siapa pejabat perbendaharaan yang bertanggung jawab dapat kita lihat di - Peraturan Menteri Keuangan no. Foto Video. Bendahara Pengeluaran; i. Tunjangan Keluarga Rp 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKDP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Penulis Utama: Bayu Prihandi Widamasno: Penulis Tambahan: -NIM / NIP: F1316029: Tahun: 2018: Judul: Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi. 7. Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung 23 C. 1. Haloo Semua AssalamualaikumKembali lagi dengan saya IPUNG TYA, di video kali ini saya akan sharing informasi terkait peran dan fungsi pejabat pengelola keuan. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; b. , M. Agus Fatoni yang menyampaikan kebijakan. 61 tahun 2007 dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu (1) Pemimpin; (2) Pejabat Keuangan; dan (3) Pejabat Teknis. Pejabat yang melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional pengelolaan keuangan APBN disebut Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN. Rapat dibuka oleh Plh. Galeri. REPUBLIK INDONESIA. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)) Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Kes NIP. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendaharaSekda Kalteng Nurakin membuka Bimtek SIPD Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Senin (5/6/2023). 000,- b. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. UMUM 1. MH. Penggunaan nomenklatur/istilah pengelola keuangan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 telah memperhatikan dan mempedomani berbagai peraturan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah yang di dalamnya memuat istilah pejabat pengelola keuangan daerah (APBD). Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NAMA / NIP/. Karena sebutan SKPD sudah melekat pada seluruh unit di jajaran pemerintahan daerah, maka dalam. Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah. Dana < 500 juta. 01/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Md Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. . Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yg melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD,. Kemudian pada pasal 92 ayat 2 PP 58/2005 disebutkan bahwa PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 13. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. d. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Bab ini menjadi bagian yang sangat penting dan memuat ketentuan umum penatausahaan keuangan daerah, kaidah umum penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, pertanggung jawaban pendapatan dan pertanggung jawaban pengeluaran. Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK -OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD 13. 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ), Bendahara Gaji, Pembuat Akunta nsi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ; Mengingat : 1. Pembantu PPTK. PPTK sebatas mengetahui kegiatan saja. e. c BP (Formulir 22 s/d 24). Tugas Analis Pengelolaan. Melakukan penatausahaan aset daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang Jasa. 67 administratif haras ada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan. 35. Soemarno Sosroatmodjo. Pembantu PPTK. 5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. bahwa berclasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besarandibantu oleh satuan Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara. Org/Bln Rp830. PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 201 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, 2016 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan -undangan, diperlukan adanya. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. 133) penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis. 29 x. com - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni memerintahkan kepala daerah segera menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. ”. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Penatausahaan Keuangan ( PPK ), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata n ( PPTK ), Bendahara Gaji, Pembuat Akunta nsi, Verifikator, Pengurus Barang, Pembuat Dokumen/Pencatat Pembukuan, Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ; Mengingat : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021 TANGGAL : 04 – 01 – 2021 Halaman 3 dari 81 1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Manokwari b.